KianHome - Berdasarkan laporan survei badan Nasional Indo Barometer, menunjukkan bahwa Orba (Orde Baru) dinilai jauh lebih baik dari orde Reformasi. Survei terhadap 1.200 responden yang diberi tajuk "Evaluasi 13 Tahun Reformasi dan 18 Bulan Pemerintahan SBY-Boediono" ini menunjukka 40,9 % yang menyatakan Orba lebih baik dari Era Reformasi, dan 22,8 % menyatakan Reformasi lebih baik dari orde sebelumnya.

Hasil survei ini dipaparkan Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari kepada wartawan di Jakarta, Minggu (15/5/2011). Ia mengatakan, hasil ini merupakan pukulan bagi semua pihak yang menganggap reformasi sebagai momentum perubahan. "Ini ironi yang menunjukkan bagaimana rezim (Orba) yang ingin dikoreksi justru dipandang lebih baik," katanya.

Hasil survei memperlihatkan, publik mempersepsikan Orba lebih baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Orde Reformasi hanya unggul di bidang penegakan hukum. Di bidang politik, 33,3 persen responden mempersepsikan Orba lebih baik. Sementara itu, hanya 29,6 persen responden yang mempersepsikan Orde Reformasi lebih baik. Di bidang ekonomi, 56,3 persen responden mempersepsikan Orba lebih baik. Sementara itu, hanya 20,3 persen responden yang mempersepsikan bahwa Orde Reformasi lebih baik.

Di bidang keamanan, sebanyak 53,7 persen responden mengatakan, Orba lebih baik. Hanya 20,6 persen responden yang menganggap Orde Reformasi lebih baik. Sementara itu, di bidang hukum, 27,6 persen menganggap Orba lebih baik. Sementara 34,3 persen responden menganggap Orde Reformasi lebih baik.

Hasil survei yang melibatkan 1.200 responden secara nasional dan dilakukan tanggal 25 April-4 Mei 2011 ini menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di perkotaan lebih banyak yang mempersepsikan bahwa Orba lebih baik dibandingkan dengan periode kepemimpinan lainnya, yaitu sebanyak 47,7 persen. Angka ini lebih tinggi 12 persen jika dibandingkan dengan persentase masyarakat pedesaan yang mempersepsikan Orba lebih baik, yaitu 35,7 persen.

Berdasarkan hasil survei yang dipaparkan tersebut, sangat jelas menunjukkan bahwa rakyat Indonesia masih memimpikan kehidupan bernegara yang lebih baik, kesejahteraan yang lebih mumpuni hingga keamanan jiwa dan raga yang bisa sepenuhnya mereka abdikan untuk kesatuan negara ini.

Bukan sebuah solusi untuk menyalahkan pemerintah dalam hal ini, namun pemerintahpun harusnya bersikap persuasif. Bila kenyataan belum banyak rakyat yang puas, maka sebaiknya diberikan solusi dan pelajari kebutuhan masyarakat.

Data tidak bisa dijadikan patokan akan hasil sebuah kerja, bila terdapat keluhan dan bukti akan kekurangan itu. Pemerintah seharusnya menjadi pihak yang bisa mencairkan setiap masalah, jika Hukum dan keamanan yang paling terpuruk, ada baiknya ketegasan dalam mengatur UU dijadikan sebagai hal yang adil..bukan sebagai alat akal-akalan pihak atau oknum yang tidak bertanggung jawab.